Warga Cikini Tolak Kantor RW Dijadikan SPPG, Ketua RT: Bukan Dibongkar, tetapi Direlokasi

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan kantor RW di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, sebagai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat penolakan dari sejumlah warga. Mereka khawatir relokasi kantor RW akan mengganggu pelayanan administrasi dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang selama ini terpusat di lokasi tersebut.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua RT setempat menegaskan bahwa informasi mengenai pembongkaran kantor RW tidak benar. Menurutnya, bangunan tersebut tidak akan dihancurkan, melainkan hanya direlokasi ke lokasi lain yang telah disiapkan. Dengan demikian, fungsi pelayanan kepada warga tetap dapat berjalan tanpa terhenti.

Ia menjelaskan bahwa relokasi dilakukan sebagai bagian dari penataan fasilitas untuk mendukung operasional SPPG yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah berupaya memanfaatkan aset yang tersedia agar program dapat segera berjalan tanpa harus membangun fasilitas baru dari awal.

Meski demikian, sejumlah warga berharap pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan rencana tersebut. Mereka menilai sosialisasi yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat memahami tujuan relokasi sekaligus mengetahui bagaimana pelayanan RW akan tetap berlangsung setelah pemindahan dilakukan.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa relokasi kantor RW tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lokasi pengganti akan tetap difungsikan sebagai pusat pelayanan administrasi dan kegiatan warga, sementara bangunan lama dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi melalui SPPG.

Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jaringan dapur SPPG di berbagai wilayah guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berharap pelaksanaan program dapat berjalan seiring dengan tetap terjaganya pelayanan publik dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.